i
169 Votes
PENGERTIAN BUDAYA POLITIK
- 1. Pengertian Umum Budaya Politik
Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki
bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula
budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya.
Seperti juga di Indonesia, menurut
Benedict R. O’G Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.
Almond dan
Verba mendefinisikan
budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara
terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap
peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain,
bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik
diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa
warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan
simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka
miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan
tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.
Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat
dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai
berikut :
- Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri
atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal
dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut
memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma
lain.
- Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek
generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti
sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik)
menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti
militan, utopis, terbuka, atau tertutup.
- Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai
adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang
berhubungan dengan masalah tujuan.
- Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap
terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain
dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau
mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas
(mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).
Dengan pengertian budaya politik di atas, nampaknya membawa kita
pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi
politik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi yang bersifat
individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem
politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah
individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat
aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan
adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat
melepaskan diri dari orientasi individual.
- 1. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli
Terdapat banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya
politik, sehingga terdapat variasi konsep tentang budaya politik yang
kita ketahui. Namun bila diamati dan dikaji lebih jauh, tentang derajat
perbedaan konsep tersebut tidaklah begitu besar, sehingga tetap dalam
satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Berikut ini merupakan
pengertian dari beberapa ahli ilmu politik tentang budaya politik.
- a. Rusadi Sumintapura
Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan
orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota
suatu sistem politik.
- b. Sidney Verba
Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik,
simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi
dimana tindakan politik dilakukan.
- c. Alan R. Ball
Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap,
kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan
sistem politik dan isu-isu politik.
- d. Austin Ranney
Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang
politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola
orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.
- e. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.
Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan
yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola
khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas (dalam arti umum
atau menurut para ahli), maka dapat ditarik beberapa batasan konseptual
tentang budaya politik sebagai berikut :
Pertama : bahwa konsep budaya politik lebih mengedepankan
aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih
menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi,
sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang
menyebabkan
Gabriel A. Almond memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari
sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik.
Kedua : hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik
adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka
tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang
diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen
yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem
politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem
politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran
struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan
dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik
terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.
Ketiga : budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang
menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif
(dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara
atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman,
bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara
massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang
ideal.
- 1. Komponen-Komponen Budaya Politik
Seperti dikatakan oleh
Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud dari pernyataan ini menurut
Ranney,
adalah karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis, bagi
terselenggaranya konflik-konflik politik (dinamika politik) dan
terjadinya proses pembuatan kebijakan politik. Sebagai suatu lingkungan
psikologis, maka komponen-komponen berisikan unsur-unsur psikis dalam
diri masyarakat yang terkategori menjadi beberapa unsur.
Menurut Ranney, terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif (
cognitive orientations) dan orientasi afektif (
affective oreintatations). Sementara itu,
Almond dan Verba
dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan
Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik
mengandung tiga komponen obyek politik sebagai berikut.
Orientasi kognitif : yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
Orientasi afektif : yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya.
Orientasi evaluatif : yaitu keputusan dan pendapat tentang
obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan
kriteria dengan informasi dan perasaan.
- C. TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK
- 1. Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan
Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang
kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan modal dan
keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap
orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan
sikap ”militan” atau sifat ”tolerasi”.
- Budaya Politik Militan
Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha
mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat
dan menantang. Bila terjadi kriris, maka yang dicari adalah kambing
hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang
mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.
- Budaya Politik Toleransi
Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang
harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu
membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide
orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.
Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat
militan, maka hal itu dapat menciptakan ketegangan dan menumbuhkan
konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama.
Pernyataan dengan jiwa tolerasi hampir selalu mengundang kerja sama.
Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan. Budaya Politik
terbagi atas :
- a. Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Absolut
Budaya politik yang mempunyai sikap mental yang absolut memiliki
nilai-nilai dan kepercayaan yang. dianggap selalu sempurna dan tak
dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari
kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan
perhatian pada apa yang selaras dengan mentalnya dan menolak atau
menyerang hal-hal yang baru atau yang berlainan (bertentangan). Budaya
politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat
kritis terhadap tradisi, malah hanya berusaha memelihara kemurnian
tradisi. Maka, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan
keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan
pertumbuhan unsur baru.
- b. Budaya Politik Yang memiliki Sikap Mental Akomodatif
Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia
menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan
tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali
tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.
Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai
suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu
tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap
sebagai penyimpangan. Tipe akomodatif dari budaya politik melihat
perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan
mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.
- 1. Berdasarkan Orientasi Politiknya
Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki
beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan
karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan
memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam
tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki
karakteristik yang berbeda-beda.
Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat,
Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :
- Budaya politik parokial (parochial political culture),
yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan
faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).
- Budaya politik kaula (subyek political culture), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
- Budaya politik partisipan (participant political culture), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.
Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa
terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi
tersebut di atas. Tentang klasifikasi budaya politik di dalam
masyarakat lebih lanjut adalah sebagai berikut.
|
No |
Budaya Politik |
Uraian / Keterangan |
|
1. |
Parokial |
- Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, obyek-obyek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.
- Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.
- Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.
- Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.
- Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih
sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.
- Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.
|
|
2. |
Subyek/Kaula |
- Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem
politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi
frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan
terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.
- Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah
- Hubungannya terhadap sistem plitik secara umum, dan terhadap
output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.
- Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur input yang terdiferensiansikan.
- Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.
|
|
3. |
Partisipan |
- Frekuensi orientasi politik sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek input, output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.
- Bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung
diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara
komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta
administratif (aspek input dan output sistem politik)
- Anggota masyarakat partisipatif terhadap obyek politik
- Masyarakat berperan sebagai aktivis.
|
Kondisi masyarakat dalam
budaya politik partisipan
mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian
terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem
politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka
memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan
kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk
mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat
praktik-praktik pemerintahan yang tidak
fair.
Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh
suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan
warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukan oleh tingkat kompetensi
politik, yaitu menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat
efficacy atau
keberdayaan, karena mereka merasa memiliki setidaknya kekuatan politik
yang ditunjukan oleh warga negara. Oleh karena itu mereka merasa perlu
untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya
keterlibatan dalam politik. Selain itu warga negara berperan sebagai
individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya
saling percaya (
trust) antar warga negara. Oleh karena itu
dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi
masyarakat secara politik.
Budaya Politik subyek lebih rendah satu derajat dari budaya
politikpartisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki
pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian
terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang
lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak
bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen
emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa tidak nyaman
bila membicarakan masalah-masalah politik.
Demokrasi sulit untuk berkembang dalam masyarakat dengan budaya
politik subyek, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif.
Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah
melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu mereka juga memiliki
kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah, sehingga sangat
sukar untuk mengharapkan artisipasi politik yang tinggi, agar
terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya sistem politik.
Budaya Politik parokial merupakan tipe budaya politik yang
paling rendah, yang didalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa
mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih
mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat
kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki
perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik,
pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan
masalah-masalah politik.
Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak
memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik.
Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak
muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Oleh
karena itu terdapat kesulitan untuk mencoba membangun demokrasi dalam
budaya politik parokial, hanya bisa bila terdapat institusi-institusi
dan perasaan kewarganegaraan baru. Budaya politik ini bisa dtemukan
dalam masyarakat suku-suku di negara-negara belum maju, seperti di
Afrika, Asia, dan Amerika Latin.
Namun dalam kenyataan tidak ada satupun negara yang memiliki budaya
politik murni partisipan, pariokal atau subyek. Melainkan terdapat
variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut, ketiganya menurut
Almond dan
Verba tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik, yaitu :
- Budaya politik subyek-parokial (the parochial- subject culture)
- Budaya politik subyek-partisipan (the subject-participant culture)
- Budaya politik parokial-partisipan (the parochial-participant culture)
Berdasarkan penggolongan atau bentuk-bentuk budaya politik di atas,
dapat dibagi dalam tiga model kebudayaan politik sebagai berikut :
|
Model-Model Kebudayaan Politik |
|
Demokratik Industrial |
Sistem Otoriter |
Demokratis Pra Industrial |
| Dalam sistem ini cukup banyak aktivis
politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai poli-tik dan
kehadiran pemberian suara yang besar. |
Di sini jumlah industrial dan modernis
sebagian kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan
politik seperti mahasiswa, kaum in-telektual dengan tindakan persuasif
menentang sis-tem yang ada, tetapi seba-gian besar jumlah rakyat hanya
menjadi subyek yang pasif. |
Dalam sistem ini hanya terdapat sedikit sekali parti-sipan dan sedikit pula keter-libatannya dalam peme-rintahan |
Pola kepemimpinan sebagai bagian dari budaya politik, menuntut
konformitas atau mendorong aktivitas. Di negara berkembang seperti
Indonesia, pemerintah diharapkan makin besar peranannya dalam
pembangunan di segala bidang. Dari sudut penguasa, konformitas
menyangkut tuntutan atau harapan akan dukungan dari rakyat. Modifikasi
atau kompromi tidak diharapkan, apalagi kritik. Jika pemimpin itu
merasa dirinya penting, maka dia menuntut rakyat menunjukkan
kesetiaannya yang tinggi. Akan tetapi, ada pula elite yang menyadari
inisiatif rakyat yang menentukan tingkat pembangunan, maka elite itu
sedang mengembangkan pola kepemimpinan inisiatif rakyat dengan tidak
mengekang kebebasan.
Suatu pemerintahan yang kuat dengan disertai kepasifan yang kuat
dari rakyat, biasanya mempunyai budaya politik bersifat agama politik,
yaitu politik dikembangkan berdasarkan ciri-ciri agama yang cenderung
mengatur secara ketat setiap anggota masyarakat. Budaya tersebut
merupakan usaha percampuran politik dengan ciri-ciri keagamaan yang
dominan dalam masyarakat tradisional di negara yang baru berkembang.
David Apter memberi gambaran tentang kondisi
politik yang menimbulkan suatu agama politik di suatu masyarakat, yaitu
kondisi politik yang terlalu sentralistis dengan peranan birokrasi atau
militer yang terlalu kuat. Budaya politik para elite berdasarkan budaya
politik agama tersebut dapat mendorong atau menghambat pembangunan
karena massa rakyat harus menyesuaikan diri pada kebijaksanaan para
elite politik.
